«

»

Hal 143-155

URGENSI KEBIJAKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

DARI WALIKOTA BUKITTINGGI KEPADA CAMAT

Oleh: Teguh Ilham*

 ABSTRAK

Hakekatnya desentralisasi digulirkan untuk meningkatkan kapasitas dan kreatifitas daerah dalam menjalankan  pemerintahannya sendiri demi terciptanya pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Namun, pada kenyataannya kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh beberapa daerah untuk merediksi peran kecamatan. Kecamatan yang semula menjadi garda  terdepan memberikan pelayanan sekarang menjadi tidak berdaya karena tidak jelasnya kewenangan yang dimiliki.

Akibatnya banyak permasalahan yang muncul. Salah satunya masalah izin mendirikan bangunan (IMB) seperti yang terjadi di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi. Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan jumlah bangunan di Kecamatan Gugup Panjang yang belum memeliki  IMB sebesar 56,69 persen. Hal ini sangat disayangkan karena tata kota menjadi tidak teratur. Solusi yang di anggap paling tepat adalah dengan melakukan   pelimpahan sebagian wewenang Izin Mendirikan Bangunan dari walikota kepada camat. Hal ini berangkat dari suatu asumsi bahwa proses pengurusan IMB akan lebih dekat , dan cepat dengan dijadikannya institusi kecamatan sebagai penyelenggara  IMB. Selain itu, secara kultur masyarakat menanggap bahwa camat masih sebagai “ bapaknya masyarakat” yang mempunyai wibawa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di kecamatan, termasuk masalah yang menyangkut IMB. Di harapkan dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang ini masalah yang berkaitan dengan IMB dapat segera terselesaikan.

Kata kunci: desentralisasi, pelayanan, kewenangan

1 ping

  1. Jurnal IPDN says:

    [...] Urgensi Kebijakan Pelimpahan Sebagai Wewenang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Walikota Bukitting… [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published.