«

»

Hal 36-50

PENGEMBANGAN PENATAAN KEWILAYAHAN KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA

Fernandes Simangunsong, S.STP, M.Si           

ABSTRAK

             Pemerintah telah menetapkan kebijakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Bab I Pasal 1 huruf 5 dikemukakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Implementasi kebijakan desentralisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah berlangsung sejak Januari 2001, hingga saat ini hampir 6 (enam) tahun (setelah dikeluarkannya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004), telah banyak ditetapkan berbagai undang-undang tentang penataan daerah (baik pemekaran/pembentukan provinsi, kabupaten dan kota).
Dalam perjalanan implementasi kebijakan otonomi daerah sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 hingga digantinya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, telah banyak dilakukan pembentukan daerah otonom baru. Hal ini dapat dimaklumi karena pemekaran/pembentukan daerah dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan organisasi pemerintah kepada masyarakat. Melalui pemekaran/pembentukan daerah diharapkan tujuan kebijakan otonomi daerah seperti peningkatan pelayanan, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Kata kunci : otonomi daerah, pemekaran, implementasi kebijakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.